Kebijakan Fiskal dan Anggaran Belanja dalam Islam

Kebijakan  fiskal dan anggaran belanja dalam Islam memliki prinsif bertujuan untuk mengembangkan suatu masyarakat yang didasarkan atas distrubusi kekayaan berimbang dengan menempatkan nilai-nilai material dan spiritual pada tingkat yang sama. Dari semua kitab agama masa dahulu, Al-Qur`an-lah satu-satunya kitab yang meletakkan perintah yang tepat tentang kebijakan negara mengenai pengeluaran pendapatan. Kegiatan-kegiatan yang menambah pengeluaran dan yang menarik penghasilan negara harus digunakan untuk mencapai tujuan ekonomi dan sosial tertentu dalam kerangka umum Hukum Islam seperti ditetapkan dalam al-Qur`an dan Sunnah.

Negara Islam bukan suatu teokrasi dalam arti kependetaan, tapi adalah suatu negara ideologi yang berperan sebagai mekanisme untuk melaksanakan hukum-hukum Al-Qur`an dan Sunnah. Karena itu, kebijakan fiskal dalam suatu negara Islam harus sepenuhnnya sesuai dengan prinsip hukum dan nilai-nilai Islam tersebut (Mannan, 1997:230).

Sejalan dengan adanya suatu perekonomian. Untuk lebih berkembangnya suatu perekonomian perlu adanya suatu kebijakan-kebijakan yang diadakan oleh pemerintah, baik itu tindakan maupun strategi supaya ekonomi yang sedang berjalan diupayakan terus maju, tanpa adanya suatu kelemahan ekonomi yang mengakibatkan terjadinya inflasi, pengangguran dan lain sebagainya. Tetapi apabila pendapatan pemerintah berkurang maka pemerintah juga harus mengurangi pengeluaran. Singkatnya orang berpandangan bahwa pemerintah haruslah menjalankan kebijakan fiskal seimbang atau anggaran belanja seimbang, yaitu pengeluaran haruslah sesuai atau sama dengan pendapatanya.

Yang dinamkan kebijakan fiskal yaitu langkah-langkah pemerintah untuk membuat perubahan. Perubahan dalam sistem pajak atau perbelanjaannya dengan maksud untuk mangatasi masalah-masalah ekonomi yang dihadapi (Sukirno, 1995:170). Oleh sebab itu pemerintah harus berkeyakinan untuk melakukan pengeluaran sesuai dengan pendapatan yang diperolehnya dari berbagai jenis pajak dan pendapatan lainya.

Beberapa Kebijakan Fiskal

A.  Kebijakan Pengeluaran

Kegiatan yang menambah pengeluaran negara mempunyai dampak tertentu yang pada kehidupan sosio-ekonomi masyarakat. Berbeda dengan kitab-kitab agama lain, kitab suci al-Qur`an telah menetapkan perintah-perintahyang sangat tepat mengenai kebijakan negara tentang pengeluaran pendapatan negara. Al-Qur`an telah mentapkan suatu kebijakan pengeluaran yang luas untuk distribusi kekayaan berimbang di antara berbagai lapisan masyarakat.

Dalam al-Qur`an dikatakan : “Dan mereka bertanya kepadamu apa yang mereka nafkahkan. Katakanlah : “Yang lebih dari keperluan” (Q.S. al-Baqarah 219). Ini bukanlah berarti mengeluarkan uang untuk hal-hal yang tidak menentu. Islam bukan hanya mencegah tapi mengutuk pemborosan. Penimbunan juga dikutuk karena dengan demikian kekayaan tak dapat beredar dan mafaat penggunaannya tidak dapat dinikmati si pemakai ataupun masyarakat. Sesungguhnya, seluruh filsafat ekonomi tentang kegiatan tambahan pengeluaran negara adalah membawa surplus kekayaan ke dalam peredaran, dan untuk menjamin distribusi kekayaan berimbang di kalangan semua masyarakat. Hal ini terutama di kalangan fakir miskin, sesuai dengan hak-hak alami serta harta benda pribadi. Tentu saja, sistem perpajakan dalam negara Islam harus dikendalikan oleh prinsip kebajikan dan pemeliharaan untuk si miskin (Mannan, 1997:232).

B.  Kebijakan Pemasukan

Tidak diragukan bahwa terdapat elasitisitas yang besar dalam sistem keuangan negara dan perpajakan Islam. Hal ini dapat disebabkan, karena al-Qur`an tidak menyebutkan tentang biaya yang dikenakan pada berbagai milik kaum muslimin dan juga karena sejarah dini administrasi keuangan Islam itu sendiri. Sejauh mengenai aspek keuangan administrasi, dapat kita lihat suatu evolusi secara berangsur-angsur, mulai dengan bujukan dan anjuran sampai pada memberlakukan kewajiban dan tugas yang dilaksanakan dengan segala kekuasaan yang dapat dimiliki masyarakat.

Sistem perpajakan Islam harus menjamin bahwa hanya golongan kaya dan golongan makmur yang mempunyai kelbihanlah yang memikul beban utama perpajakan. Barangkali karena hal ini, maka pendapatan  tidak dipajak pada sumbernya, atau bila pendapatan ini bertambah, tetapi pada tabungan dan penimbunan yang dipajak (1997: 233).

Kebijakan Anggaran Belanja

Di masa Nabi Rasulullah Saw. kebijakan anggaran sangat sederhana dan tidak serumit sistem anggaran modern. Hal ini sebagian karena telah berubahnya keadaan sosio-ekonomik secara fundamental, dan sebagian lagi karena negara Islam yang didirikan dan dilaksanakan oleh Rasulullah Saw.(1997:234).

Negara yang menganut demokrasi, biasanya membuat anggaran belanja negara secara umum, tiap tahun, fakta anggaran belanja negara yang menganut demokrasi tersebut adalah, bahwa anggaran belanjanya dinyatakan melalui peraturan yang disebut dengan peraturan anggaran belanja negara sekian tahunan. Kemudian ditetapkan sebagai peraturan setelah dibahas dengan parlemen (Taqyuddin : 268).

Anggaran modern merupakan suatu campuran rumit antara rencana dan proyek yang harus dilaksanakan dimasa depan, maupun melenyapkan kesulitan dan rintangan yang terdapat pada jalan pertumbuhan ekonomi negara. Negara Islam modern harus menerima konsep anggaran modern dengan perbedaan pokok dalam hal penanganan defisit anggaran. Negara Islam dewasa ini harus mulai dengan pengeluaran yang mutlak diperlukan dan mencari jalan dengan cara-cara untuk mencapainya, baik dengan rasionalisasi struktur pajak atau dengan mengambil kredit dari sistem perbankan atau dari luar negeri (Mannan : 235).

Oleh karena itu, di dalam Islam tidak mengenal pembuatan anggaran belanja negara tahunan, sebagaamana yang terdapat dalam demokrasi, baik terkait dengan bab-babnya, pasal-pasalnya, istilah dan pasal tersebut. Dari sinilah, maka anggaran belanja negara Islam tidak dibuat dalam bentuk tahunan, meskipun negara Islam mempunyai anggaran belanja tetap yang bab-babnya telah ditetapkan oleh syara’ mengikuti pendapatan dan pengeluaranya (Taqyuddin : 269).

Telah kita lihat bahwa selama masa Islam dini, penerimaan zakat dan sedekah merupakan sumber pokok pendapatan. Jelaslah, dizaman modern, penerimaan ini tidak dapat memenuhi persyaratan anggaran yang berorientasikan pertumbuhan modern dalam suatu negara Islam. Diperlukan untuk mengenakan pajak baru, terutama pada orang yang lebih kaya demi kepentingan kemajuan dan keadilan sosial. As-Sunnah dengan jelas menyatakan tentang hal ini: “selalu ada yang harus dibayar selain zakat.” Maka Rasulullah Saw. berpesan dan memerintahkan pengeluaran untuk kebajikan masyarakat. Sabdanya : “kekayaan harus diambil dari si kaya dan dikembalikan kepada si miskin”. (HR. Bukhari) (Mannan : 238).

Setiap warga negara harus menyumbangkan keuangan negara sesuai dengan kemampuanya yaitu sesuai dengan pendapatnya. Menurut prinsip ekonomi, biaya pungutan pajak tidak boleh melebihi pendapatan dari pungutan pajak itu sendiri. Akan tetapi mengenai masalah zakat, pungutan zakat tidak memerlukan sistem organisasi yang lengkap yang membutuhkan biaya yang besar. Zakat merupakan bentuk ibadah seperti amalan shalat setiap hari atau berpuasa sehingga kebanyakan orang berlomba-lomba mau menunjukkan melaksanakan tanggung jawab ini secepat mungkin (Rahman, 1996: 335).

Terangkum dengan jelas bahwa sistem perekonomian yang mengenai anggaran belanja, menjadi suatu perbedaan yang mendasar mengenai sistem anggaran belanja Islam dengan modern. Islam menitik beratkan pada masalah pelayanan terhadap urusan ummat, yang telah diserahkan oleh syara’ dan ditetapkan sesuai dengan apa yang menjadi pandangan agama Islam. Berbada dengan anggaran belanja modern lebih menekankan pada suatu campuran rumit antara rencana dan proyek.

Kecendrungan Modern dalam Anggaran Belanja

Dalam usaha untuk menolong negara-negara yang berkembang dalam perluasan modal mereka, maka di tahun-tahun belakangan ini telah dikembangkan sejumlah metode baru pada anggaran. Beberapa negara menyiapkan anggaran tunai terkonsolidasi sebagai pelengkap bagi anggaran konvensional mereka yang memberikan informasi berguna tentang arus uang dan suatu dasar untuk perkiraan jangka pendek tentang akibat operasi fiskal pemerintah. Sejumlah negeri terutama negeri-negeri Skandinavia, telah menerima dua sistem anggaran-anggaran yang berjalan atau berlaku dan anggaran modal. Ini merupakan upaya untuk merukunkan konflik yang nyata antara suatu anggaran berimbang dan biaya pengeluaran modal yang besar dengan peminjaman.

Dua sistem anggaran yang terpenting adalah yang berdasarkan program dan yang berdasarkan prestasi. Karena sistem anggaran yang berdasarkan prestasi sangat rumit dan didasarkan atas sistem akutansi biaya yang sulit, maka suatu sistem anggaran berdasarkan program dan prestasi di negeri-negeri Islam pada umumnya hanya dapat dilaksanakan bila terdapat prasarana administratif yang kuat dengan staf akuntan terdidik, ahli ekonomi, perencana dan tenaga-tenaga ahlilainnya. Karena itu Angaran berdasarkan program dan prestai di negeri-negeri islam harus digunakan menurut tahap yang direncanakan dengan baik (Mannan : 240).

Jadi jelaslah bahwa suatu ahli akonomi Islam yang benar-benar memegang suatu perekonomian yang sesuai dengan syara’. Akan dapat menjadikan negara menjadi maju dengan sistem yang ditunjang oleh kejujuran yang dapat bermamfaat bagi masyarakat, terutama masyarakat menengah kebawah.

Kesimpulan

+           Kebijakan Fiskal, kitab suci  al-Qur`an barangkali adalah satu-satunya yang memuat firman tentang kebijakannegara mengenai pengeluaran pendapatan negara secara cermat. Penerimaan zakat yang di pungut dari kaum Muslimin dapat juga dipergunakan untuk kesejahteraan kalangan non-Muslim. Dan Sesungguhnya, bila kita memperhatikan jiwa administrasi keuangan Nabi saw. tidak ada suatu kesulitan pun dalam menyimpulkan bahwa hukum Islam mengenai keuangan negara sangat elastis sehingga dapat diperluas untuk memenuhi persyaratan zaman modern.

+           Kebijakan Anggaran Belanja, Dalam suatu negara Islam, yang menjadi dasar anggaran tidak lagi penerimaan yang akan menentukan jumlah yang tersedia bagi pengeluaran. Dalam negara islam pengeluaran yang sangat dibutuhkanlah yang akan menjadi dasar dari anggaran.

+           Kecenderungan Modern dalam Anggaran Belanja, Di tahun-tahun belakangan ini, sejumlah bentuk baru anggaran telah berkembang, yang terpenting ialah anggaran berdasarkan program dan anggaran berdasarkan prestasi. Di negeri-negeri Islam pada umumnya Anggaran belanja berdasarakan program dan berdasarakan prestasi hanya dapat dilaksanakan bila terdapat prasarana administratif yang kuat dengan staf akuntan terdidik, ahli ekonomi, perencana dan tenaga-tenaga ahlilainnya

Daftar Pustaka

An-Nabhani, Taqyiddin, Membangun Sistem Ekonomi Alternatif Perspektif Islam, Surabaya, Risalah Gusti : 1996.

Chapra, M. Umer, Islam dan Tantangan Ekonomi, Islamisasi Ekonomi Kontemporer, Surabaya, Risalah Gusti : 1999.

Mannan, Abdul, Teori dan Praktek Ekonomi Islam, Yogyakarta, Dhana Bakti Wakaf: 1997.

Sukirno, Sadono, Makro Ekonomi, edisi kedua, Jakarta, Raja Grafindo Persada : 1995.

Rahman, Azalur, Doktrin Ekonomi Islam Jilid II, Yogyakarta, 1995

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s

%d blogger menyukai ini: